KOLABORASI AKADEMISI, PRAKTISI DAN BIROKRASI SUDAH DI MULAI
Rapat koordinasi dan pembentukan konsorsium penyusunan kurikulum perkoperasian nasional yang diselenggarakan ADEKMI pada Selasa, 3 Februari 2026, menjadi salah satu titik penting dalam upaya menata kembali pendidikan koperasi di Indonesia. Bertempat di Kantor ADEKMI, Gedung Kahfi Business Center, Jakarta Selatan, pertemuan ini mempertemukan para akademisi senior, praktisi koperasi, peneliti BRIN, dan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM untuk duduk bersama membahas arah kurikulum mata kuliah koperasi yang akan menjadi mata kuliah wajib nasional di perguruan tinggi.
Di ruang rapat yang hangat namun sarat substansi, berkumpul para profesor dan praktisi senior seperti Prof. Suhendar Sulaeman, Prof. Ahmad Firdaus, Dr. Elan Nurhadi, Dr. Indah Pernamasari, Dr. M. Taufik, Cholil Hasan, MBA, Rini Radikun, MBA, Kamaruddin Batubara, MA, Dr. M. Kartiko (FORKOPI), Achmad Gardjito, MM, Ahmad Nasution (BMI), Ezrinal Aziz (YPB), Diah Nofitasari, MM, serta Junaedi, MM dari BRIN. Mereka berdiskusi bersama pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Dr. Siti Aedah (Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Talenta) dan Edy Haryana (Asisten Deputi Literasi dan Penyuluhan pada Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi), beserta seorang staf yang selama ini menjadi bagian dari tim inti penyusunan modul kuliah koperasi. Hadir pula tokoh penting pergerakan koperasi dan pendidikan, Prof. Dr. Ahmad Subagyo selaku Ketua Umum ADEKMI, serta akademisi teknologi pendidikan, Dr. Ahmad Suryadi (Kaprodi S2 Teknologi Pendidikan SPS‑UMJ), yang memperkaya perspektif pembelajaran dalam pertemuan tersebut
Dalam pengantar rapat, Ketua Umum ADEKMI, Prof. Dr. Ahmad Subagyo, menekankan bahwa kebijakan penetapan mata kuliah koperasi sebagai mata kuliah wajib nasional mulai tahun akademik 2026/2027 adalah momentum historis yang tidak boleh disia‑siakan. Pemerintah, melalui Kemdiktisaintek dan Kemenkop, telah menargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB dari kisaran 5–6 persen menjadi di atas 10 persen pada 2030, namun di lapangan kurikulum dan pembelajaran koperasi di perguruan tinggi masih sangat bervariasi bahkan ada yang menghilang sama sekali dari struktur kurikulum. Rapat ini, menurut beliau, dirancang untuk menjembatani kebutuhan kebijakan dengan kesiapan akademik.
Salah satu pokok bahasan utama adalah perkembangan penyusunan modul kuliah koperasi yang saat ini sedang digarap oleh tim Kemenkop RI. Dr. Siti Aedah menjelaskan bahwa Kemenkop telah menyusun draft modul komprehensif yang mencakup dasar-dasar koperasi dan kandungan nilai pasal 33 UU 1945 yang akan masuk dalam mata kuliah PANCASILA,. Namun, untuk pengembangan kurikulum secara lebih luas sebelum diajukan secara resmi ke Kemdiktisaintek sebagai bahan rujukan penyusunan standar nasional kurikulum, modul tersebut perlu mendapatkan masukan mendalam dari komunitas akademik dan praktisi yang sehari‑hari berkecimpung dalam pendidikan koperasi.
Para peserta rapat mengapresiasi langkah Kemenkop, tetapi juga mengingatkan bahwa modul nasional harus benar‑benar selaras dengan standar kurikulum pendidikan tinggi (SN‑DIKTI) dan temuan empiris di lapangan. Paparan ringkasan hasil survei nasional ADEKMI yang melibatkan 455 responden dari kalangan dosen, praktisi, dan peneliti koperasi menunjukkan bahwa 80,4 persen responden menilai mata kuliah koperasi relevan atau sangat relevan, dan 92,3 persen mendukung berbagai bentuk kewajiban MK koperasi. Namun, hanya sekitar 14 persen perguruan tinggi yang saat ini menetapkan MK koperasi sebagai mata kuliah wajib, dan sekitar 20 persen tidak memiliki MK koperasi sama sekali. Data ini menjadi “wake up call” bahwa modul yang disusun Kemenkop harus didukung oleh mekanisme implementasi yang kuat di kampus.
Beberapa peserta, seperti Prof. Suhendar Sulaeman dan Prof. Ahmad Firdaus, menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek normatif dan praktis. Mereka menyoroti perlunya modul yang tidak hanya membahas sejarah dan prinsip koperasi, tetapi juga manajemen bisnis koperasi, pengembangan usaha anggota, dan integrasi dengan kebijakan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan bahwa responden menginginkan kurikulum dengan porsi signifikan untuk manajemen dan bisnis koperasi (sekitar 28 persen fokus utama), integrasi isu kontemporer (27,5 persen), serta praktik lapangan di koperasi nyata (26,4 persen), dengan komposisi teori–praktik ideal di kisaran 40:60 hingga 50:50.
Dari sisi praktisi, Kamaruddin Batubara dan perwakilan FORKOPI, Dr. M. Kartiko, menggarisbawahi bahwa modul kuliah koperasi harus sejak awal didesain agar memudahkan pembentukan skema magang terstruktur antara kampus dan koperasi. Mereka mengusulkan agar modul Kemenkop memasukkan contoh‑contoh skema kerja sama yang jelas: mulai dari template MoU, contoh job description mahasiswa magang, hingga panduan asesmen berbasis kinerja yang dapat langsung diadopsi oleh kampus dan koperasi mitra. Bagi mereka, tanpa keterhubungan langsung dengan praktik, modul berisiko menjadi “buku teks” yang bagus tetapi tidak mengubah cara kerja koperasi di lapangan.
Perwakilan BRIN, Junaedi, MM, menambahkan perspektif riset. Ia mendorong agar modul kuliah yang disusun Kemenkop memasukkan elemen riset terapan dan data terkini tentang perkembangan koperasi nasional. BRIN siap membuka ruang kolaborasi riset, misalnya untuk mengevaluasi efektivitas model pembelajaran koperasi yang menggabungkan kuliah, project‑based learning, dan magang di koperasi. Data‑data riset tersebut penting untuk menjadi dasar kebijakan jangka panjang, termasuk dalam hal penyesuaian kurikulum di masa depan.
Agenda besar kedua dalam rapat ini adalah membahas rencana tindak lanjut koordinasi antara ADEKMI dan Kemenkop, khususnya dalam konteks pembentukan Konsorsium Dosen Ekonomi Koperasi PTN/PTS untuk penyusunan kurikulum standar nasional mata kuliah perkoperasian. Proposal pembentukan konsorsium yang disusun Prof. Ahmad Subagyo dan tim telah memetakan struktur organisasi, ruang lingkup kerja, serta tahapan pengembangan panduan kurikulum nasional selama 15 bulan, mulai Februari 2026 hingga Maret 2027. Dalam proposal tersebut, ADEKMI, FORKOPI, LPPM IKOPIN, dan Kemdiktisaintek diposisikan sebagai organisasi pembina, sedangkan konsorsium beranggotakan dosen dari sedikitnya 30 PTN/PTS bidang ekonomi, manajemen, dan koperasi.
Dalam diskusi, para peserta menyepakati bahwa modul kuliah koperasi yang sedang disusun Kemenkop tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus diintegrasikan ke dalam kerangka panduan kurikulum nasional yang dikembangkan konsorsium. Dengan kata lain, modul Kemenkop menyediakan “isi” dan perspektif kebijakan, sementara konsorsium ADEKMI memformulasikan “rangka” berupa capaian pembelajaran, struktur kurikulum, strategi pembelajaran, dan skema asesmen yang selaras dengan SN‑DIKTI dan konsep Kampus Merdeka. Kedua instrumen ini kemudian akan dibawa bersama‑sama ke Kemdiktisaintek sebagai paket lengkap advokasi kebijakan.
Rapat juga menghasilkan beberapa butir kesepakatan tindak lanjut. Pertama, Kemenkop melalui tim Dr. Siti Aedah dan Edi akan mengirimkan draft lengkap modul kuliah koperasi versi terbaru kepada ADEKMI dalam waktu dua minggu, untuk kemudian dibahas secara lebih teknis oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan akademisi, praktisi, dan peneliti. Tim kecil ini akan memberi masukan terkait kesesuaian materi dengan kebutuhan kurikulum perguruan tinggi dan temuan survei nasional ADEKMI. Kedua, ADEKMI akan mempercepat finalisasi struktur Konsorsium Dosen Ekonomi Koperasi, termasuk penunjukan Steering Committee, empat Working Group (kurikulum, pedagogi, implementasi, dan kemitraan), serta sekretariat di LPPM IKOPIN, sesuai dengan rancangan dalam proposal.
Ketiga, disepakati jadwal koordinasi tripartit antara ADEKMI, Kemenkop, dan Kemdiktisaintek pada semester pertama 2026. Pertemuan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi mengenai posisi MK koperasi sebagai mata kuliah wajib nasional, memastikan integrasi modul Kemenkop dan panduan kurikulum konsorsium dalam satu bahasa kebijakan yang sama, serta membahas skema pendanaan dan dukungan implementasi—termasuk kemungkinan hibah untuk laboratorium praktik koperasi di kampus dan fasilitasi kemitraan PT–koperasi.
Keempat, rapat merekomendasikan agar seluruh proses ini tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi juga diikuti oleh program penguatan kapasitas dosen MK koperasi secara nasional. Survei ADEKMI menunjukkan bahwa 47 persen responden sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pendidikan/pelatihan koperasi, namun tetap diperlukan pelatihan terstruktur untuk 500–1000 dosen dalam dua tahun ke depan, khususnya dalam metode pembelajaran berbasis proyek dan magang, pemanfaatan LMS, dan penggunaan simulasi digital koperasi. Dalam konteks ini, Kemenkop dan BRIN dipandang bisa berperan sebagai mitra strategis untuk pelatihan dan riset.
Rapat berakhir dengan suasana optimistis. Para peserta menyadari beratnya pekerjaan yang menanti—mulai dari penyeragaman standar kurikulum di ratusan perguruan tinggi, penguatan kemitraan dengan koperasi di seluruh Indonesia, hingga penyiapan bahan ajar digital dan sistem monitoring nasional. Namun, ada kesadaran kuat bahwa tanpa langkah bersama yang terkoordinasi, kebijakan MK koperasi wajib nasional berisiko hanya menjadi keputusan administratif tanpa dampak substantif terhadap kualitas SDM koperasi dan ekonomi kerakyatan.
Dalam pernyataan penutup, perwakilan Kemenkop menegaskan komitmen untuk terus duduk bersama ADEKMI dan FORKOPI sebagai mitra utama dalam pengembangan kurikulum dan modul perkoperasian. Sementara itu, para akademisi dan praktisi yang hadir sepakat menjadikan pertemuan ini sebagai titik awal kerja kolektif yang lebih sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan regulasi, jejaring akademik, dan komitmen praktisi, konsorsium penyusunan kurikulum perkoperasian diharapkan dapat menjadi motor penting dalam mewujudkan koperasi yang lebih kuat dan relevan bagi perekonomian Indonesia dalam satu dekade ke depan.