Paparan Ringkasan Hasil Survei Nasional

oleh : Prof. Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum ADEKMI)

Latar Belakang & Tujuan Survey

  • Koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian dan instrumen utama demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, namun kinerja
    aktual koperasi masih belum sejalan dengan kedudukan normatif tersebut.
  • Di banyak perguruan tinggi, mata kuliah (MK) koperasi mengalami marginalisasi: SKS berkurang, digabung dengan mata kuliah lain, bahkan dihapus, sementara tuntutan penguatan SDM koperasi dan literasi ekonomi kolektif meningkat.
  • Survei nasional dirancang untuk: memotret persepsi dosen dan praktisi tentang relevansi dan posisi ideal MK koperasi, fokus kurikulum, model pembelajaran, dukungan kebijakan, dan visi lima tahun ke depan.

Profil Koresponden

Komposisi status:

  • Praktisi/pengelola koperasi: 46,4%
  • Dosen PTN/PTS: 38,2%
  • Peneliti/pemerhati: 7,3%
  • Dosen sekaligus praktisi: 6,2%
  • Guru/dosen sekolah tinggi/akademi: 2,0%

Bidang ilmu utama:

  • Ekonomi/Manajemen/Kewirausahaan: 53,4%
  • Ekonomi Syariah/Perbankan Syariah: 17,6%
  • Non-sosial (teknik, sains, dll.): 12,5%
  • Ilmu sosial lain: 9,9%
  • Pendidikan: 6,6%
  • Pengalaman ≥10 tahun dalam pendidikan/pelatihan koperasi: 47% responden

Temuan Kunci Persepsi dan posisi MK koperasi

Relevansi dan peran strategis:

  • 80,4% menilai MK koperasi “relevan” atau “sangat relevan”; hanya 8,1% yang menganggap kurang/tidak relevan.
  • Pernyataan “koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan penting dipahami mahasiswa” mendapat skor rata-rata 4,49/5 (91,8% setuju/sangat setuju).
  • Pernyataan “tanpa MK koperasi, pemahaman demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan berkurang” skornya 4,21/5 (85,0% setuju/sangat setuju).
  • Pernyataan kontribusi MK koperasi terhadap karakter gotong royong dan kolaborasi mendapat skor 4,38/5 (88,5% setuju/sangat setuju)

Posisi ideal dan alasan wajib:

92,3% responden mendukung berbagai bentuk wajib MK koperasi:

  • Wajib lintas program studi: 35,8%
  • Wajib di sebagian besar prodi rumpun sosial-ekonomi: 29,9%
  • Wajib di prodi tertentu (ekonomi, manajemen, agribisnis, dll.): 26,6%

Alasan utama mendukung MK koperasi wajib:

  • Hanya 7,0% memilih elektif dan 0,7% “tidak perlu diajarkan”.
  • Menegaskan amanat demokrasi ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945: 29,5%
  • Menguatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian: 24,0%
  • Meningkatkan literasi kelembagaan ekonomi rakyat dan UMKM: 23,5%
  • Menyiapkan wirausaha dan manajer koperasi dari kalangan sarjana: 19,3%

Kondisi aktual di perguruan tinggi

  • Status MK koperasi di institusi responden:
  • Wajib: 14,1%
  • Pilihan: 7,3%
  • Terintegrasi dalam mata kuliah lain: 29,5%
  • Tidak ada sama sekali: 19,6%
  • Tidak tahu/tidak relevan (praktisi): 29,7%.

Beban SKS (di antara yang tahu):

  • 3 SKS: 31,2% (mode)
  • 2 SKS: 19,6%

3 SKS: 9,5%

  • 1 SKS: 2,2%

Desain kurikulum dan pembelajaran

Fokus utama kurikulum yang dipilih responden:

  • Manajemen dan bisnis koperasi: 28,1%
  • Integrasi isu kontemporer (ESG, digitalisasi, ekonomi syariah): 27,5%
  • Integrasi teori–praktik lapangan dengan koperasi nyata: 26,4%
  • Prinsip, nilai, dan kelembagaan: 14,5%
  • Sejarah dan landasan filosofis: 3,5%

Model pembelajaran yang dianggap paling efektif:

  • Blended learning (online–offline–praktik–simulasi): 48,4%
  • Project-based learning (koperasi mini, dsb.): 19,3%
  • Kuliah teori + studi kasus + diskusi: 17,8%
  • Praktikum/magang langsung: 13,0%
  • Kuliah teori murni: 1,5%

Porsi teori–praktik ideal:

  • 40% teori : 60% praktik: 35,8%
  • 50% : 50%: 30,1%
  • 20% teori : 80% praktik: 16,0%
  • 60% : 40% dan 80% : 20% teori hanya 18%.

Kerja sama PT–koperasi dan dukungan kebijakan
Intensitas kerja sama PT–koperasi untuk praktik/magang/studi lapangan:

  • Tidak pernah: 28,4%
  • Jarang: 18,2%
  • Kadang-kadang: 25,9%
  • Rutin tiap semester: 18,5%
  • Sangat intensif: 9,0%.

Dukungan utama yang dibutuhkan dari pemerintah:

  • Fasilitasi kemitraan PT–koperasi: 33,2%
  • Panduan kurikulum nasional & CPL MK koperasi: 22,4%
  • Hibah/pembiayaan laboratorium & praktik: 15,2%
  • Pelatihan & sertifikasi dosen: 14,7%
  • Modul & konten digital standar koperasi: 14,5%.

Visi 5 tahun posisi MK koperasi:

  • Diintegrasikan lintas disiplin: 52,7%
  • Dijadikan wajib di prodi tertentu: 31,2%
  • Dikembangkan menjadi konsentrasi/minor: 11,4%
  • Status quo: 2,9%
  • Dikurangi/dihapus: 1,8%.

Kesimpulan Utama Survey

  • MK koperasi dipandang sangat relevan dan strategis, dengan dukungan 80,4% untuk relevansi dan 92,3% untuk kewajiban dalam
    berbagai skema.
  • Terdapat gap besar antara kedudukan normatif koperasi dan posisi aktual MK koperasi: hanya ±14% yang sudah wajib, sekitar 20% tidak memiliki MK koperasi, dan sisanya terintegrasi tanpa standar yang jelas.
  • Responden menginginkan kurikulum yang aplikatif dan kontekstual, menekankan manajemen-bisnis koperasi, isu kontemporer, dan praktik lapangan dengan porsi teori–praktik sekitar 50:50 hingga 40:60.
  • Kerja sama PT–koperasi masih belum sistematis (±72,5%) menggambarkan sebagai tidak ada, jarang, atau belum terstruktur), padahal praktik lapangan dipandang
  • kunci kualitas pembelajaran. Responden meminta dukungan kebijakan sistemik: standardisasi kurikulum nasional, fasilitasi kemitraan Pt–koperasi, hibah untuk laboratorium/praktik, penguatan kapasitas dosen, danpenyediaan bahan ajar digital.

Rekomendasi Strategis Utama

Untuk pemerintah & regulator

  • Menetapkan MK koperasi sebagai MK wajib nasional
  1. Wajib untuk rumpun sosial-ekonomi (ekonomi, manajemen, akuntansi, agribisnis, ekonomi syariah, ilmu sosial terapan) dengan beban standar 3 SKS (fleksibel 2–4 SKS).
  2. Diintegrasikan sebagai modul wajib/terukur di disiplin lain (teknik, sains, dll.) dalam skema lintas disiplin.
  3. Memasukkan keberadaan dan mutu MK koperasi sebagai indikator akreditasi prodi.
  • Menyusun Panduan Kurikulum Nasional MK Koperasi
  1. CPL nasional yang selaras Pasal 33 UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, meliputi pengetahuan, keterampilan (manajerial, bisnis, sosial), dan sikap (gotong royong, integritas).
  2. Struktur isi yang direkomendasikan:
  • 40%: manajemen & bisnis koperasi
  • 35%: teori–praktik aplikatif (kasus, proyek, praktik lapangan)
  • 15%: prinsip, nilai, dan kelembagaan
  • 10%: sejarah dan landasan filosofis.
  • Membangun ekosistem kemitraan PT–koperasi
  1. Template MoU dan framework kerja sama nasional.
  2. Pembentukan “clearing house” digital yang mempertemuka PT dan koperasi mitra di berbagai wilayah.
  3. Desain program magang terstruktur (CPL jelas, job description, pembimbingan bersama, penilaian dan pengakuan SKS).
  4. Fasilitasi proyek nyata dan pengembangan studi kasus koperasi sebagai bahan ajar nasional
  • Pengembangan bahan ajar digital nasional
  1. LMS template dan modul e-learning MK koperasi (open-source/berlisensi) yang mencakup materi konsep, manajemen, isu kontemporer, dan praktik/studi kasus.
  2. Video dokumentasi praktik baik 10–15 koperasi unggul multi-sektor.
  3. Software simulasi bisnis koperasi dan bank soal/studi kasus standar nasional.
  • Capacity building dosen MK koperasi
  1. Pelatihan nasional 500–1000 dosen dalam 2 tahun (substansi koperasi, metode proyek/magang/blended learning, pemanfaatan LMS & simulasi).
  2. Penyusunan “resource toolkit” dosen (RPS contoh, bahan ajar, panduan aktivitas, rubrik penilaian).
  3. Skema sertifikasi dosen MK koperasi (basic–intermediate–advanced).
  4. Pembentukan learning community dosen koperasi nasional.
  • Insentif, penghargaan, dan riset
  1. Penghargaan nasional untuk PT, koperasi mitra, dan dosen inovatif di bidang pendidikan koperasi.
  2. Hibah matching untuk laboratorium koperasi kampus dan koperasi percontohan mahasiswa.
  3. Research grants bertema pendidikan koperasi dan efektivitas model pembelajaran.
  4. Integrasi MK koperasi dan aktivitas terkait ke dalam skema Kampus Merdeka dan KKI
  • Monitoring & evaluasi nasional
  1. Menetapkan KPI implementasi MK koperasi (persentase PT/prodi dengan MK wajib, jumlah mahasiswa, intensitas magang/proyek, keterlibatan alumni di sektor koperasi/UMKM).
  2. Tracer study alumni dan survei tahunan dosen–mahasiswa MK koperasi.
  3. Laporan tahunan nasional implementasi kurikulum koperasi untuk continuous improvement
  • Untuk perguruan tinggi & koperasi.

a. Perguruan tinggi

  1. Menata ulang kurikulum agar MK koperasi:
  • Menjadi MK wajib di prodi terkait, atau
  • Menjadi modul eksplisit dalam mata kuliah tematik lintas disiplin (dengan CPL terukur).

2. Mendesain pembelajaran MK koperasi dengan kombinasi: kuliah teori, studi kasus, diskusi, project-based learning, magang di koperasi nyata, dan pemanfaatan LMS serta simulasi digital; porsi teori–praktik

3. sekitar 50:50 sampai 40:60.
Membangun kemitraan jangka panjang dengan koperasi sebagai laboratorium hidup dan menyusun RPS yang memasukkan kegiatan lapangan dan proyek bersama.

b. Lembaga koperasi dan asosiasi

  • Memposisikan diri sebagai mitra strategis pendidikan: menyediakan program magang terstruktur, terlibat dalam perancangan kurikulum dan RPS, serta membuka ruang riset terapan dan inovasi layanan.
  • Memanfaatkan kerja sama dengan PT untuk memperkuat tata kelola, sistem informasi, pemasaran, dan inovasi produk/jasa koperasi.
  • ADEKMI, FORKOPI, dan jaringan asosiasi lain berperan sebagai broker kolaborasi dan resource center nasional bahan ajar, pelatihan, dan standar kompetensi lulusan di bidang koperasi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top