Oleh
Ahmad Subagyo (Wakil Rektor III Ikopin University, Ketum ADEKMI)
Sejak awal, koperasi ditempatkan dalam posisi sangat terhormat dalam arsitektur perekonomian nasional. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan koperasi dipahami sebagai bentuk paling konkret dari asas tersebut. Koperasi bukan sekadar badan usaha; ia adalah instrumen demokratisasi ekonomi, alat untuk mengonsolidasikan kekuatan rakyat kecil agar tidak selalu menjadi objek pasar dan kekuatan modal.
Para pendiri bangsa tidak melihat koperasi hanya sebagai “unit bisnis”, tetapi sebagai gerakan sosial-ekonomi yang menyatukan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kedaulatan ekonomi rakyat. Di sini, koperasi adalah sekolah demokrasi, ruang pembelajaran kedewasaan ekonomi, sekaligus wahana memperkuat karakter gotong royong. Namun, cita-cita luhur ini semakin tampak memudar dalam wajah koperasi kontemporer yang sering terperangkap dalam birokrasi, formalitas, atau bahkan sekadar menjadi pelengkap administrasi program.
Realitas Pahit: Kesadaran Berkoperasi yang Menyusut
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran untuk berkoperasi masih rendah, bahkan cenderung stagnan. Banyak koperasi berdiri bukan karena kesadaran kolektif untuk membangun kemandirian ekonomi, tetapi karena dorongan proyek, program, atau insentif jangka pendek. Koperasi kerap lahir dari atas ke bawah, bukan dari kesadaran akar rumput yang tumbuh alami.
Beberapa gejala berikut menjadi cermin masalah mendasar itu.
Pertama, banyak anggota koperasi tidak merasa benar-benar “memiliki”. Mereka menjadi anggota hanya di atas kertas, tidak hadir dalam rapat anggota, tidak memahami laporan keuangan, dan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, pengurus sering dipandang seperti “manajemen perusahaan” yang bekerja sendiri, sementara anggota sekadar penonton. Ketiga, koperasi menjadi entitas yang hidup di ruang administratif—penuh laporan, akta, dan neraca—namun miskin interaksi sosial dan gerakan edukatif di tingkat anggota.
Dalam kondisi demikian, koperasi akhirnya tidak lagi dirasakan sebagai gerakan ekonomi rakyat, melainkan sekadar lembaga ekonomi biasa yang kadang tidak ada bedanya dengan usaha pribadi, bahkan dalam beberapa kasus menjadi kedok kepentingan tertentu.
Generasi Terdidik yang Tidak Melek Koperasi
Satu ironi besar yang perlu disadari adalah lahirnya generasi terdidik yang justru tidak terliterasi koperasi. Banyak lulusan SMA, mahasiswa, bahkan pascasarjana yang fasih berbicara tentang startup, unicorn, saham, dan kripto, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan apa itu koperasi, bagaimana prinsip-prinsipnya, bahkan mungkin belum pernah menjadi anggota koperasi yang benar-benar berfungsi.
Ada beberapa sebab yang dapat diurai.
Pertama, kurikulum pendidikan formal di berbagai jenjang lebih menonjolkan logika individualistik kompetitif ketimbang logika kolaboratif-kooperatif. Kesuksesan digambarkan sebagai pencapaian personal, bukan hasil kerja kolektif. Kedua, materi tentang koperasi jika pun hadir, kerap disampaikan secara normatif, teoritis, dan tidak menyentuh pengalaman praktis. Siswa tidak diajak mengalami sendiri bagaimana menjadi anggota koperasi yang aktif, mengelola unit usaha sederhana, dan merasakan manfaat ekonomi serta sosialnya.
Ketiga, dunia kampus—yang seharusnya menjadi inkubator gerakan koperasi modern—lebih banyak mendorong pola pikir wirausaha individual. Program kewirausahaan banyak berbicara tentang “start your own business”, bukan “build collective enterprise”. Akibatnya, koperasi dianggap “jadul”, kurang keren, tidak relevan dengan ekonomi digital, dan tidak seksi bagi generasi muda.
Koperasi yang Tergelincir dalam Arena Politik
Masalah lain yang tidak bisa diabaikan adalah tergesernya orientasi koperasi dari gerakan ekonomi dan sosial menjadi bagian dari gerakan politik, terutama politik elektoral dan politik anggaran. Koperasi tidak jarang diposisikan sebagai basis massa, objek mobilisasi, atau sasaran penyaluran program, bukan sebagai subjek yang berdaulat mengatur dirinya sendiri.
Dalam konteks ini, beberapa distorsi sering muncul.
Pertama, pendirian koperasi dilakukan demi memenuhi syarat administratif program bantuan, sehingga setelah program selesai, koperasi melemah atau mati suri. Kedua, pengurus dipilih bukan karena integritas, kapasitas, dan komitmen pada nilai-nilai koperasi, tetapi karena kedekatan politik, hubungan patronase, atau sekadar kompromi kepentingan. Ketiga, agenda koperasi diwarnai oleh kepentingan jangka pendek yang terkait momentum politik, bukan rencana pengembangan jangka panjang berbasis kebutuhan anggota.
Akibatnya, kepercayaan anggota tergerus. Mereka melihat koperasi bukan sebagai ruang aman dan adil untuk membangun kesejahteraan, tetapi sebagai perpanjangan tangan kepentingan segelintir orang. Dari sinilah cerita-cerita miring tentang koperasi—gagal bayar, pengurus lari, koperasi fiktif—mendapat “panggung” dan makin mencemari nama baik gerakan koperasi secara umum.
Mengembalikan Koperasi sebagai Gerakan Nilai
Jika pertanyaannya: mungkinkah koperasi kembali menjadi gerakan ekonomi rakyat? Jawabannya sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan untuk mengembalikan koperasi ke akar nilai-nilainya. Koperasi hanya akan menjadi gerakan, bukan sekadar lembaga, jika ia hidup dari dan dalam nilai.
Beberapa nilai fundamental harus dipulihkan.
Pertama, nilai kemandirian (self-help). Koperasi bukan alat untuk berburu bantuan, tetapi wadah untuk mengonsolidasikan kekuatan sendiri. Modal utama koperasi bukan hibah atau program pemerintah, tetapi tekad anggota untuk menyatukan sumber daya dan risiko. Kedua, nilai kebersamaan (self-responsibility & solidarity). Anggota harus disadarkan bahwa mereka adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga hak dan kewajibannya tidak bisa dipisahkan.
Ketiga, nilai demokrasi ekonomi. Setiap anggota memiliki satu suara, bukan satu suara per jumlah modal. Prinsip ini adalah benteng penting agar koperasi tidak berubah menjadi perusahaan yang dikendalikan pemodal besar dalam selubung “koperasi”. Keempat, nilai pendidikan berkelanjutan (education, training, and information). Koperasi harus menjadi ruang belajar seumur hidup tentang manajemen, keuangan, kewirausahaan, dan etika sosial bagi anggotanya.
Tanpa penghayatan nilai-nilai tersebut, koperasi hanya menjadi badan hukum tanpa ruh. Sebaliknya, jika nilai-nilai itu dihidupkan, bahkan koperasi kecil sekalipun dapat menjadi magnet gerakan yang menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi.
Pendidikan Perkoperasian: Dari Formalitas ke Transformasi
Salah satu kunci penting untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah membongkar total cara pandang dan praktik pendidikan perkoperasian. Selama ini, pendidikan koperasi sering berhenti pada pelatihan singkat, sosialisasi program, atau materi-materi yang sekadar memenuhi syarat formal. Koperasi membutuhkan pendidikan yang bersifat transformasional, bukan seremonial.
Pendidikan transformasional mengandung beberapa ciri.
Pertama, memulai dari pengalaman konkret anggota: bagaimana mereka hidup, apa masalah ekonominya, bagaimana relasi mereka dengan pasar dan lembaga keuangan, dan apa ketidakadilan yang mereka rasakan. Dari situ, koperasi diperkenalkan bukan sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai jawaban konkret atas masalah hidup mereka. Kedua, pendidikan tidak selesai di ruang kelas; ia berlanjut di ruang praktik, melalui simulasi usaha, pengelolaan unit bisnis koperasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan nyata.
Ketiga, pendidikan koperasi harus memasukkan dimensi etika dan spiritualitas sosial. Koperasi bukan hanya soal efisiensi dan laba, tetapi tentang amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Bagi masyarakat yang religius, termasuk umat Islam, koperasi bisa dijelaskan sebagai wahana mengamalkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, menghindari praktik riba, dan menciptakan keadilan distribusi. Dengan begitu, koperasi menjadi bagian dari laku ibadah sosial, bukan sekadar strategi bisnis.
Peran Generasi Muda Terdidik
Generasi muda terdidik memegang peran strategis dalam menjawab pertanyaan besar tentang masa depan gerakan koperasi. Justru karena mereka selama ini jauh dari koperasi, maka ketika mereka mulai mendekat dengan cara pandang baru, potensi transformasinya akan besar.
Ada beberapa kontribusi nyata yang dapat dilakukan generasi muda.
Pertama, membawa perspektif manajemen modern, teknologi digital, dan inovasi model bisnis ke dalam koperasi. Platform digital, sistem informasi, aplikasi keanggotaan, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi dapat mengangkat wajah koperasi menjadi lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Kedua, menghubungkan koperasi dengan ekosistem ekonomi baru, seperti bisnis hijau, ekonomi sirkular, usaha rintisan sosial, dan rantai nilai global.
Ketiga, menulis, meneliti, dan memproduksi pengetahuan baru tentang koperasi. Jurnal, buku, podcast, konten media sosial, hingga film pendek dapat menjadi sarana mengubah citra koperasi di mata publik. Koperasi tidak lagi hanya muncul dalam bahan ajar yang kering, tetapi hadir dalam narasi inspiratif tentang keberhasilan komunitas mengorganisir diri secara kolektif.
Namun, itu semua mensyaratkan sesuatu yang mendasar: generasi muda harus terlebih dahulu merasakan koperasi sebagai ruang partisipasi nyata, bukan hanya objek penelitian atau tugas mata kuliah. Mereka perlu dilibatkan sebagai anggota, pengurus muda, pendamping, dan inovator yang diberikan ruang bereksperimen.
Menata Ulang Relasi Koperasi dan Negara
Pertanyaan apakah koperasi dapat kembali menjadi gerakan ekonomi rakyat juga bergantung pada bagaimana negara menempatkan koperasi. Di satu sisi, negara dibutuhkan untuk menyediakan regulasi yang sehat, pendampingan, dan dukungan ekosistem. Di sisi lain, keterlibatan negara yang berlebihan sering menjerumuskan koperasi menjadi sekadar pelaksana program.
Relasi yang sehat antara koperasi dan negara memerlukan beberapa prinsip.
Pertama, negara memfasilitasi tanpa mendominasi. Regulasi harus melindungi prinsip-prinsip dasar koperasi, mencegah penyalahgunaan nama koperasi untuk kepentingan pribadi, dan memastikan adanya standar minimum tata kelola. Tapi negara tidak boleh ikut menentukan siapa pengurus, mengintervensi keputusan usaha, atau menjadikan koperasi alat politik. Kedua, insentif pemerintah—baik berbentuk hibah, kredit subsidi, maupun program lainnya—harus didesain sedemikian rupa agar mendorong kemandirian koperasi, bukan menciptakan ketergantungan.
Ketiga, pengawasan dipadukan dengan pendidikan. Ketika ada koperasi bermasalah, penyelesaiannya bukan hanya penindakan, tetapi juga pembinaan serius agar kesalahan tidak berulang. Di sini, peran lembaga-lembaga pendukung, seperti gerakan koperasi sekunder, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesional, menjadi sangat penting.
Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat di Era Baru
Di tengah perkembangan ekonomi digital, platform ekonomi bersama, dan berbagai model sharing economy, koperasi sesungguhnya memiliki peluang besar untuk bangkit dengan wajah baru. Nilai-nilai yang diusung koperasi—demokrasi ekonomi, kepemilikan bersama, dan distribusi manfaat yang adil—sangat relevan untuk mengoreksi berbagai ekses ketimpangan yang lahir dari kapitalisme platform.
Beberapa sektor pun sangat potensial menjadi ladang pembaruan gerakan koperasi.
Pertama, sektor pangan dan pertanian, di mana koperasi dapat menjadi alat petani untuk mengakses input yang lebih murah, pasar yang lebih adil, dan nilai tambah melalui pengolahan dan branding bersama. Kedua, sektor jasa keuangan mikro, di mana koperasi simpan pinjam atau BMT bisa menjadi alternatif yang lebih adil dan dekat dengan rakyat kecil, sekaligus berprinsip syariah bagi komunitas muslim.
Ketiga, sektor persampahan dan lingkungan hidup, di mana koperasi dapat menjadi basis gerakan ekonomi sirkular: mengorganisir pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil daur ulang, sembari memberi penghasilan layak bagi para pengelola sampah dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen perubahan budaya dan kepedulian terhadap bumi.
Keempat, sektor jasa pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Koperasi dapat mengelola PAUD, klinik, atau lembaga pelatihan berbasis komunitas dengan model kepemilikan kolektif, sehingga keuntungan tidak lari ke individu atau korporasi, tetapi kembali ke anggota dan masyarakat.
Menjawab Pertanyaan: Mungkinkah?
Setelah menelusuri berbagai persoalan dan peluang, pertanyaan “Mungkinkah koperasi kembali menjadi gerakan ekonomi rakyat?” pada dasarnya adalah pertanyaan tentang pilihan kolektif. Koperasi tidak akan otomatis menjadi gerakan hanya karena disebut dalam undang-undang atau dicantumkan dalam visi pembangunan. Koperasi menjadi gerakan ketika ada sekelompok orang yang dengan sadar memilih jalan kolektif, bersedia belajar, berlatih, dan berkorban untuk membangun kemandirian bersama.
Mungkinkah? Ya, sangat mungkin. Tetapi ada beberapa syarat yang tidak bisa ditawar.
Pertama, rekonstruksi kesadaran, terutama melalui pendidikan perkoperasian yang transformatif dan i’tikad baik untuk meluruskan kembali orientasi koperasi sebagai gerakan ekonomi-sosial, bukan instrumen politik sesaat. Kedua, komitmen generasi terdidik untuk tidak hanya mengkritik dari kejauhan, tetapi terjun ke dalam, membangun praktik-praktik koperasi baru yang relevan dengan tantangan zaman.
Ketiga, keberanian memperbaiki dari dalam. Koperasi-koperasi yang sudah ada perlu melakukan otokritik, memperkuat tata kelola, merevitalisasi keanggotaan, dan membersihkan diri dari praktik-praktik yang mencederai marwah koperasi. Gerakan koperasi yang sehat tidak anti kritik; justru kritik konstruktif adalah bagian penting dari proses pendewasaan.
Pada akhirnya, koperasi adalah cermin dari kualitas kesadaran kolektif masyarakatnya. Bila masyarakat nyaman dengan budaya individualistik, oportunistik, dan instan, maka koperasi akan sulit menjadi gerakan. Namun bila tumbuh kesadaran bahwa keadilan sosial hanya mungkin dibangun melalui kekuatan kolektif yang tertata, maka koperasi akan menemukan kembali rumahnya di hati rakyat.
Pertanyaan “Mungkinkah koperasi kembali menjadi gerakan ekonomi rakyat?” sesungguhnya adalah undangan. Undangan bagi semua: akademisi, aktivis, pengurus, anggota, generasi muda, dan para pengambil kebijakan, untuk menjadikan koperasi bukan sekadar slogan dalam pidato, tetapi laku hidup sehari-hari dalam praktek ekonomi. Selama undangan itu masih terbuka, ruang kemungkinan selalu ada. Dan di situlah harapan bagi kebangkitan kembali koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat menemukan pijakannya.