Meretas Keadilan Ekonomi dari Hang Tuah: “Sumitronomics” dan Agenda Kebangkitan Koperasi Indonesia
Oleh Prof. Dr. Ahmad Subagyo, SE., MM.
Pengantar: Diskusi di Pusat Gelombang Perubahan
Di rumah perubahan yang inspiratif berlokasi di Hang Tuah V No.9, Jakarta Selatan, sekelompok pemikir dan penggerak ekonomi kerakyatan berkumpul dalam agenda diskusi rutin BA Center tanggal 19 November. Penulis hadir di undang untuk menyampaikan Tema diskusi tentang—Sumitronomics: gagasan besar Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo tentang koperasi dan ekonomi arus bawah.
Mengapa Sumitro dan mengapa relevan? Karena negeri ini masih dihantui jarak menganga antara modernitas metropolitan dan tradisi ekonomi rakyat. Masih nyata, dualisme antara kemajuan industri dan jasa di kota dengan keterbatasan petani, buruh, dan UMKM di desa.
Sumitro, Sang Arsitek Ekonomi Nasional: Titik Tolak Sejarah
Siapa sesungguhnya Soemitro Djojohadikusumo? Nama besar ini bukan sekadar menteri atau teknokrat ulung. Ia adalah penata ulang ekonomi pasca-kolonial, pemutar haluan bangsa dari ketimpangan dan ketergantungan. Lahir di Kebumen, dikukuhkan sebagai doktor ekonomi di Rotterdam, Sumitro kembali dan menanam fondasi nasionalisme ekonomi—membawa spirit modern, analitik berbasis data, dan keberanian menantang status quo.
Catatan penting dari Sumitro: Indonesia mewarisi struktur ekonomi dualistik—yang kuat semakin kuat karena modal dan teknologi, yang lemah semakin terpinggirkan karena keterbatasan akses. Dari sinilah kegelisahan dan cita mulia itu lahir: ekonomi adil dan nasional harus meletakkan arus bawah sebagai pusat perhatian.
Trilogi Kedaulatan: Memandang Ekonomi dari Tiga Jendela
Sumitro mengingatkan tiga hal: produksi, distribusi, konsumsi—semuanya mesti berdaulat.
- Produksi tak boleh dikuasai asing; pabrik dan perkebunan harus jadi milik anak bangsa.
- Distribusi mesti adil; logistik dan tataniaga tidak boleh hanya berpihak ke kota dan konglomerat.
- Konsumsi harus bangga buatan lokal; kesetiaan konsumen pada produk bangsa sendiri jadi benteng utama kemandirian ekonomi.
Negara yang ingin adil wajib turun tangan—menjadi wasit yang adil namun pro-rakyat, menjaga sektor strategis, melindungi UMKM dan koperasi.
Program Benteng: “Affirmative Action” dan Lahirmya Kelas Baru Pengusaha
Sangat visioner, Sumitro pada era 1950-an meluncurkan Program Benteng. Inilah “affirmative action” versi Indonesia:
- Lisensi impor khusus pengusaha pribumi (70% saham lokal).
- Lebih dari 700 pengusaha menerima akses kredit dan pelatihan.
- Akhirnya, lahir nama-nama besar (Gobel, Hasjim Ning, dll.) yang menjadi bukti afirmasi negara bisa mengangkat kelas arus bawah ke pentas utama ekonomi.
Di sinilah negara punya tugas strategis: mengintervensi pada waktu dan ruang yang tepat, membuka peluang, dan membatasi dominasi segelintir kelompok.
Koperasi: Soko Guru dan DNA Ekonomi Gotong Royong
Sumitro memandang koperasi bukan sekadar lembaga, tapi fondasi demokrasi ekonomi. Koperasi adalah sekolah sosial—tempat orang belajar berbagi risiko, kepercayaan, dan nilai tambah. Koperasi, pada hakikatnya, adalah motor kewirausahaan kolektif; jika diberdayakan dan dikelola benar, ia adalah basis pertumbuhan dan ketahanan ekonomi desa.
Namun, kenyataan hari ini menyedihkan. Dari 127 ribu koperasi aktif (2024), kontribusi mereka baru 0,97% PDB. Ada masalah di tata kelola, inovasi, literasi digital, daya saing. Tapi segalanya bisa berubah jika ada kemauan kolektif dan kepemimpinan visioner.
Menjawab Tantangan: Koperasi Multi-Pihak (KMP) dan Inklusi Ekonomi
Salah satu jawaban Sumitro untuk era baru adalah Koperasi Multi-Pihak (KMP).
Konsep ini memecah kebekuan koperasi lama—tidak cuma petani atau nelayan, tapi semua: produsen, konsumen, pekerja, investor, UMKM, BUMDes, bahkan lembaga keuangan mikro bisa bersinergi.
Permenkop No. 8/2021 hadir sebagai payung hukum. Di sini, semua pemangku kepentingan duduk setara: menang bersama, rugi bersama, atur strategi bersama. Ini model masa depan: lebih lendur, cair, dan relevan dengan kebutuhan era digital.
Ekonomi Kerakyatan: Membumikan Keadilan dari Bawah
Visi Sumitro menegaskan: ekonomi tidak sekadar soal pertumbuhan angka, tapi soal mengalirnya manfaat ke semua lapisan bangsa. Akses permodalan dan jaminan harga minimum harus dilembagakan. Redistribusi aset seperti tanah, kredit, pendidikan, dan akses teknologi adalah keharusan. Sektor informal dan UMKM mesti diberi pelindungan sehingga bisa tumbuh tanpa menjadi korban deregulasi yang membabi-buta.
Roadmap Koperasi Indonesia Masa Depan
Gagasan Sumitro terjawab dalam roadmap kekinian:
- 2023-2025: Modernisasi tata kelola, digitalisasi anggota dan transaksi.
- 2025-2027: Inklusi keuangan digital, plus penerapan standar ESG sebagai syarat utama koperasi mutakhir.
- 2026-2030: Era kemitraan strategis, koperasi desa menjadi pusat pertumbuhan lokal dan aggregator produk desa ke pasar nasional dan global.
- 2030+: Koperasi menjadi agregator ekonomi hijau, tulang punggung keberlanjutan nasional.
UMKM dan Kebijakan Afirmatif: Jalan Panjang Menuju Kemandirian
Kita tidak boleh abai terhadap UMKM. Mereka punya kontribusi vital—tapi juga sangat rentan.
Pemerintah harus konsisten memberikan pinjaman murah (KUR), pelatihan, pendampingan bisnis digital, insentif fiskal bagi digitalisasi, hingga penguatan hukum (PP 7/2021). Lebih banyak mentorship, penguatan klaster, dan kolaborasi jejaring akan menciptakan efek domino kebangkitan ekonomi bawah.
Literasi dan Digitalisasi: Persiapan Satu Desa Satu Koperasi
Tantangan kini semakin kompleks. Dunia berubah cepat, digitalisasi jadi syarat mutlak. Kita butuh mentor-mentor digital untuk usaha desa, insentif alat teknologi dan aplikasi untuk memudahkan transaksi, bahkan penciptaan klaster digital berbasis “One Village One Cooperative”. Produk unggulan desa bisa naik kelas dan menembus pasar global jika proses digitalisasi dilakukan merata dan terstruktur.
Sinergi Multi-Pihak: Kunci Koperasi Abad 21
Transformasi ekonomi kerakyatan mustahil berjalan jika hanya satu pihak. Pemerintah menyediakan regulasi dan dana, akademisi memasok riset dan inovasi, swasta membuka jaringan investasi dan akses pasar. Masa depan koperasi dan UMKM ada di kolaborasi yang cerdas dan terbuka.
Sumitronomics Hari Ini: Relevansi Untuk Indonesiaku
Mengambil inspirasi Sumitro, koperasi dan UMKM adalah kendaraan mewujudkan Indonesia yang adil, mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan. Sumitro sudah memberikan peta jalan—tinggal bagaimana kita berjalan bersama, mengisi ruang kosong dengan inovasi, keberanian, dan kejujuran.
Ekonomi berkeadilan bukan sekadar jargon, tapi cita-cita yang perlu perjuangan kolektif. Setiap lapisan masyarakat, dari elite sampai arus bawah, dari sektor publik ke privat, dari urban ke rural—semua ditantang menjadi bagian kebangkitan ini.
Penutup: Dari Hang Tuah ke Desa-desa Nusantara
Diskusi di BA Center, Hang Tuah V No.9, adalah salah satu mozaik kecil dalam perjalanan bangsa menumbuhkan ekonomi arus bawah. Kita tak boleh lagi puas hanya menjadi pengamat statistik atau pelaksana kebijakan. Indonesia butuh gelombang baru para pejuang ekonomi rakyat, pencari solusi cerdas, dan pembangun masa depan tanpa diskriminasi.
Sumitro dengan segala gagasan dan dedikasinya tetap relevan untuk hari ini dan esok. Siapkah kita melangkah bersama—dengan koperasi, dengan UMKM, dengan keberanian mencipta, dengan optimisme mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi seluruh anak bangsa?
Ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Subagyo, SE., MM., Ketua Umum ADEKMI, Wakil Rektor IKOPIN; disarikan dari Forum Diskusi Koperasi Series – BA Center Jakarta Selatan, 19 November 2025