Koperasi Desa “Merah Putih”: Antara Gagasan Brilian dan Tantangan Membangun Ekosistem Perkoperasian

Koperasi Desa “Merah Putih”: Antara Gagasan Brilian dan Tantangan Membangun Ekosistem Perkoperasian

Oleh Ahmad Subagyo[1]

Belakangan ini, ponsel saya nyaris tak pernah sepi dari pesan-pesan yang masuk, terutama lewat WhatsApp. Banyak rekan, kolega, hingga masyarakat desa yang bertanya – bahkan tak jarang juga mencerca – terkait gagasan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tentang pendirian Koperasi Desa “Merah Putih” atau yang populer disebut KOPDES. Ada yang antusias, memuji ide ini sebagai terobosan brilian, namun tak sedikit pula yang skeptis dan mempertanyakan arah serta implementasinya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba menanggapi secara objektif, dengan kacamata akademik dan pengalaman praktis di dunia koperasi.

Gagasan “Out of The Box” untuk Menjawab Amanah Konstitusi

Saya secara pribadi menilai, ide mendirikan Koperasi Desa “Merah Putih” adalah gagasan yang “out of the box”. Ini merupakan strategi kebijakan yang berani untuk mengenalkan, mensosialisasikan, sekaligus mempraktikkan amanah UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam sejarahnya, koperasi memang menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan.

Langkah pemerintah ini, jika dijalankan dengan benar, bisa menjadi momentum literasi dan praktik perkoperasian yang masif. Selama ini, banyak masyarakat yang masih asing dengan koperasi, bahkan menganggapnya sekadar “tempat simpan pinjam” atau “warung bersama”. Padahal, koperasi adalah wadah pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, kemandirian, dan gotong royong.

Tantangan: Jangan Sampai Jadi “Industri” Baru

Namun, di balik gagasan besar ini, saya melihat ada tantangan serius dalam desain dan implementasinya. Kesan yang muncul, Koperasi Desa “Merah Putih” ini tampak cukup monopolistik, baik dalam persiapan maupun dalam membangun desain ke depan. Padahal, membangun koperasi sejatinya adalah membangun nilai, prinsip, dan ekosistem perkoperasian, bukan sekadar membangun sebuah industri baru di desa.

Koperasi bukanlah pabrik atau perusahaan biasa yang hanya mengejar produksi dan keuntungan. Koperasi adalah gerakan sosial-ekonomi yang menempatkan manusia – anggota koperasi itu sendiri – sebagai subjek utama. Maka, membangun koperasi berarti membangun cara-cara demokratis dalam pengambilan keputusan, membangun partisipasi semua pihak (terutama anggota dan calon anggota), serta menumbuhkan kemandirian usaha melalui inisiatif pengembangan potensi ekonomi lokal milik anggota.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Infrastruktur

Optimalisasi koperasi desa haruslah berbasis pada ekosistem perkoperasian yang sudah ada. Selama ini, di berbagai pelosok Indonesia, telah tumbuh dan berkembang koperasi simpan pinjam, Credit Union (CU), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam (USP), hingga Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS). Mereka telah menjadi bagian penting dari denyut ekonomi desa. Jangan sampai pembangunan Koperasi Desa “Merah Putih” justru menyingkirkan atau mengabaikan potensi dan pengalaman koperasi-koperasi yang sudah eksis tersebut.

Selain itu, koperasi sektor riil – seperti koperasi pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan – juga harus dilibatkan dalam membangun kolaborasi penguatan multipihak. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan memperkuat ekosistem koperasi desa, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat.

Membangun “Orang”, Bukan Hanya Infrastruktur

Satu hal yang sering terlupakan dalam pembangunan koperasi adalah membangun “orang”. Koperasi bukan hanya soal bangunan fisik, modal, atau teknologi, tetapi tentang manusia yang menjadi anggota, pengurus, dan pengelolanya. Selama ini, asosiasi dosen ekonomi koperasi, dunia perguruan tinggi seperti IKOPIN, AKOP, dan lembaga pendidikan koperasi lainnya, seringkali absen dalam desain pembangunan koperasi desa.

Padahal, pendidikan dan pelatihan koperasi adalah kunci utama keberhasilan koperasi. Tanpa SDM yang paham nilai, prinsip, dan praktik koperasi, koperasi desa hanya akan menjadi “industri” baru di mana orang-orang di dalamnya sekadar menjadi faktor produksi, bukan subjek yang menikmati nilai tambah ekonomi secara adil.

Belajar dari Pengalaman: Koperasi Harus Inklusif dan Partisipatif

Pengalaman di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa koperasi yang sukses adalah koperasi yang inklusif dan partisipatif. Anggota dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, hingga pembagian manfaat. Koperasi yang hanya dikelola oleh segelintir orang atau dikendalikan oleh pihak luar, lambat laun akan kehilangan ruhnya sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, desain pembangunan Koperasi Desa “Merah Putih” harus melibatkan gerakan koperasi yang sudah ada, ekosistem koperasi, dan pendidikan koperasi. Tanpa itu, koperasi desa hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang kehilangan makna dan dampak jangka panjang.

Jalan Tengah: Memperkuat Konsep yang Lebih Humanistik dan Akomodatif

Masih ada waktu untuk memperbaiki dan memperkuat konsep serta desain Koperasi Desa “Merah Putih”. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan partisipasi seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan koperasi: gerakan koperasi, asosiasi dosen dan akademisi, perguruan tinggi, koperasi eksisting, hingga masyarakat desa itu sendiri.

Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi, kemandirian, dan gotong royong harus menjadi roh utama dalam pembangunan koperasi desa. Pemerintah cukup menjadi fasilitator dan katalisator, bukan pengendali tunggal. Dengan demikian, koperasi desa benar-benar menjadi milik dan kebanggaan masyarakat desa, bukan sekadar proyek pemerintah.

Penutup: Koperasi Desa “Merah Putih”, Harapan dan Tantangan

Gagasan Koperasi Desa “Merah Putih” adalah harapan baru bagi kebangkitan ekonomi desa dan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, harapan ini hanya akan terwujud jika pembangunan koperasi desa dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis pada nilai-nilai serta prinsip koperasi yang sejati. Mari kita kawal bersama, agar koperasi desa tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama bagi kesejahteraan masyarakat desa Indonesia.

---

[1] Wakil Rektor III IKOPIN University, Ketua Umum Asosiasi Dosen ekonomi Koperasi dan Keuangan Mikro Indonesia (ADEKMI)