Keresahan Pasar Usaha Mikro Kecil: Ekonomi Pinggiran Dalam Jeratan Sistem
Oleh: Ahmad Subagyo
Setiap hari Minggu pagi, warung kopi di pojok desa ramai obrolan: membahas peluang, keluh kesah, dan segelas harapan pelaku usaha mikro kecil. Yang datang bukan hanya pedagang pasar atau pengrajin rumahan, tetapi juga driver ojek, ibu-ibu PKK, hingga pegiat koperasi. Tapi obrolan pagi itu, yang terekam dalam NGOPI (Ngobrol Orang Pinggiran) Komunitas ADEKMI, dipenuhi keresahan baru—yang justru belum juga dijawab kebijakan pasar, baik offline maupun digital
Suara-Suara Resah: Pajak, Biaya, dan Ketimpangan Digital
“Kita ini bayar pajak hampir setara pengusaha besar,” keluh Pak Raji, pemilik warung kelontong, menanggapi paparan Prof. Subagyo tentang beratnya tekanan fiskal UMK. “Margin tipis, biaya e-wallet atau admin digital naik terus, kita seperti dikepung dari dua sisi.” Tiba-tiba, Bu Ina, pengusaha tempe, menimpali, “Ada program labelisasi halal kok malah tambah ruwet dan mahal. Kita punya usaha, tapi dilabeli tidak halal saja, sudah sejak ibu kita jualan pakai prinsip halal, kok masih dicurigai!”
Dalam notulen ADEKMI, keresahan makin nyata saat membahas dominasi pasar digital. Pelaku besar dengan modal kuat menguasai promosi dan algoritma pencarian di marketplace. Usaha mikro kecil terdesak menjadi penonton—hanya “penyumbang data”, “tamu di halaman sendiri”, tanpa ruang promosi adil dan tanpa perlindungan data bisnis mereka. Keterbatasan literasi digital dan akses internet, makin menekan peluang naik kelas
Jebakan Marketplace dan Oligarki Digital
Mirwan, peserta NGOPI sekaligus pelaku UMKM online, mengisahkan, “Aku sudah ikut pelatihan digital, tapi aplikasi pemerintah sepi pembeli. Seller tetap lari ke platform besar, karena di sana traffic dan diskon gila-gilaan. Pemerintah juga bikin aplikasi, tapi, orang sudah terbiasa dengan yang besar.” Ceritanya diamini Fahrus, “Kalau tidak ada insentif dan promo, asal digital saja tidak cukup, harus ada strategi dan kolaborasi.”
Ezrinal Azis, pengemudi ojol di diskusi itu, menilai aplikasi ojol besar memperlakukan driver hanya sebagai pekerja tanpa posisi tawar. “Andai ada aplikasi ojol koperasi, kita bisa menghitung rezeki sendiri, tak jadi korban potongan komisi dan rating seenaknya. Kita butuh startup milik bersama, bukan jadi digital buruh abadi.”
Negara Absen, Koperasi Bangkit?
Diskusi semakin riuh ketika muncul pertanyaan besar: di mana negara ketika pasar dan digitalisasi sudah dikuasai oligarki? Prof. Subagyo menyoroti, “Negara seolah menyingkir; fasilitasi pasar rakyat, pembinaan, perlindungan harga, bahkan edukasi usaha makin kabur fungsinya. Justru UMK diminta menanggung beban layaknya korporasi.”
Para peserta NGOPI menawarkan alternatif. Dwinda Ruslan menegaskan, “Koperasi itu paling pas untuk model Indonesia, asal pengelolaan profesional dan tidak menunggu pemerintah.” Ia mendapat dukungan dari komunitas yang aktif membangun koperasi digital, mengintegrasikan bank sampah, usaha rumah tangga, dan marketplace tukar menukar produk lokal tanpa bias algoritma dan fee besar.
Menuju Ekosistem Tertutup: Harapan atau Utopia?
Diskusi meluas pada gagasan ekosistem tertutup (“closed loop ecosystem”) berbasis koperasi multi pihak. Prof. Subagyo menyampaikan model ini: “Semua pelaku ekonomi—pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen—terhubung dalam ekosistem koperasi, berbagi risiko, informasi, dan manfaat secara transparan.” Di model ini, transaksi dicatat di aplikasi koperasi, fee dan biaya terpublikasi jelas, semua anggota dapat imbal hasil dari kontribusi.
Brief system yang digaungkan Subagyo dalam pelatihan koperasi menekankan prinsip gotong royong, harga transparan, dan distribusi margin adil untuk developer, koperasi, UMK, dan komunitas. Koperasi hadir bukan sekadar formalitas, melainkan “rumah” yang memberi saluran pasar, advokasi hukum, hingga literasi digital dan keuangan.
Tantangan: SDM, Literasi & Inovasi Model
Namun, Mirwan mengingatkan, “UMKM banyak yang belum melek digital, SDM belum siap—perlu pelatihan terus-menerus dan support, bukan hanya aplikasi siap pakai.” Fahrus menandaskan, “Tanpa dukungan ekosistem pembayaran, pengiriman, rating, dan insentif jelas, UMK tetap susah bersaing. Koperasi digital harus bisa kasih reward nyata, bukan sekadar formalitas keanggotaan.”
Peserta lain mengusulkan perlu program peer-to-peer mentoring, penguatan SDM koperasi secara kontinyu, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi agar digitalisasi dan inovasi model bisnis UMK tidak tersandera kualitas human capital yang rendah.
Rekomendasi Aksi: Dari Ritual Curhat ke Aksi Kolektif
Dari NGOPI ADEKMI terhimpun beberapa rekomendasi aksi—bukan sekadar keluh kesah:
- Penguatan ekosistem digital koperasi: Membentuk platform bersama yang transparan, adil, partisipatif, dan bebas atribut politik/agama.
- Peningkatan literasi digital dan keuangan: Pelatihan berkala, edukasi tuntas, serta mentoring intensif menjadi pilar utama membangun kapasitas UMK dan koperasi.
- Advokasi kebijakan insentif dan perlindungan: Komunitas mendesak pemerintah hadir memberi insentif fiskal, regulasi protektif, dan membangun kemitraan strategis dengan koperasi berbasis teknologi.
- Diskusi dan riset berkelanjutan: Pertemuan rutin (NGOPI) untuk mengawal isu UMK dan eksperimen inovasi bisnis serta model governance koperasi multi pihak.
Penutup – Pasar dan Keadilan, Siapa yang Berani Mengubah?
Ulasan pagi ini menyimpulkan: keresahan pelaku UMK adalah cermin kegagalan sistem yang belum mampu menghadirkan keadilan ekonomi dari pinggiran. Ekosistem digital koperasi bukan sekadar wacana, melainkan peluang nyata—asal dikuatkan kolaborasi, inovasi model, dan literasi keterbukaan, bukan hanya aplikasi. “Pasar” dan “keadilan” baru hadir jika komunitas tak sekadar berharap pada negara, tapi berani bersatu, mengelola, dan mengadvokasi hak usahanya sendiri sampai tuntas.